TRAINING SERBA-SERBI PERPAJAKAN BERNDAHARAWAN SESUAI PERATURAN PERPAJAKAN

Table of Contents Toggle TRAINING TERBARU

TRAINING SERBA-SERBI PERPAJAKAN training peraturan perpajakan di jakarta

Pembicara / Fasilitator
Bapak. Taufiq Seno Anggoro, SE, MM
Pengajar Diklat Teknik Substantif Dasar II Pajak AR pada KPP Penanaman Modal Asing

Materi
LATAR BELAKANG
1. Masih banyak bendaharawan yang belum memahami perlakuan perpajakan yang benar sesuai UU baru ( UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya )
2. Terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam perhitungan PPh Pasal 21 mulai tahun pajak 2009 terkait :
+ Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai
+ PTKP,Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
+ Tarif PPh
+ Tidak ber-NPWP dipotong tarif lebih tinggi
+ PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
+ Dihapuskannya SPT Tahunan PPh Pasal 21
3. Terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) terkait :
+ Tarif PPh
+ Tidak ber-NPWP dipotong tarif lebih tinggi

TUJUAN
1. Dapat memahami dan melaksanakan perlakuan perpajakan dengan benar sesuai UU baru dan peraturan pelaksanaan terbaru untuk menghindari resiko terkena sanksi perpajakan.
2. Memahami dan dapat melaksanakan teknis perhitungan PPh Pasal 21,22,23,26, 4 ayat (2) dan SPT Masa PPN.
3. Mampu melakukan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21,22,23,26, 4 ayat (2) dengan program eSPT PPh Masa Versi terbaru
4. Mampu melakukan pengisian SPT Masa PPN.

POKOK PEMBAHASAN
* PPh Pasal 21 tahun 2009
+ Teknis perhitungan
o Pengaruh Sumber dana ( Budgeter dan Non Budgeter )
o PNS , Pegawai Honorer dan Bukan Pegawai
o PTKP dan Biaya Jabatan
o Tarif PPh
o Tdak ber-NPWP dipotong tarif lebih tinggi
o PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah
+ Tatacara pembuatan Bukti Potong
+ Tatacara pembayaran pajak
+ Tatacara pelaporan SPT Masa

* PPh Pasal 22 tahun 2009
+ Teknis perhitungan
o Pengaruh Sumber Dana ( Budgeter dan Non Budgeter )
o Subyek dan Obyek pengenaan PPh Pasal 22 serta Barang Tertentu terkait instansi Pemerintah yang tidak dikenakan PPh Pasal 22
o Tarif Pemotongan PPh Pasal 22
o PPh Pasal 22 terkait pembelian barang dari rekanan pemerintah
+ Tatacara pembuatan Bukti Potong
+ Tatacara pembayaran pajak
+ Tatacara pelaporan SPT Masa

* PPh Pasal 23 tahun 2009
+ Teknis perhitungan
o Subyek dan obyek Pengenaan PPh pasal 23
o Tarif pemotongan PPh Pasal 23
o PPh Pasal 23 terkait pemanfaatan jasa pihak ke-3 ( rekanan pemerintah) – Tidak ber-NPWP dikenakan tarif lebih tinggi
+ Tatacara pembuatan Bukti Potong
+ Tatacara pembayaran pajak
+ Tatacara pelaporan SPT Masa

* PPh Pasal 4 ayat (2) tahun 2009
+ Teknis perhitungan
o Subyek dan obyek Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) dan tarifnya
o Terkait pemanfaatan jasa pihak ke-3 ( rekanan pemerintah )
o Tidak ber-NPWP dikenakan tarif lebih tinggi
+ Tatacara pembuatan Bukti Potong
+ Tatacara pembayaran pajak
+ Tatacara pelaporan SPT Masa

* PPh Pasal 26 tahun 2009
+ Teknis perhitungan
o Subyek dan obyek Pengenaan PPh Pasal 26 dan tarifnya
o Terkait pemanfaatan jasa pihak ke-3 ( rekanan pemerintah dari LN )
+ Tatacara pembuatan Bukti Potong
+ Tatacara pembayaran pajak
+ Tatacara pelaporan SPT Masa
* PPN tahun 2009
+ Teknis perhitungan
o Subyek dan obyek Pengenaan PPh Pasal 26 dan tarifnya
o Terkait pemanfaatan jasa pihak ke-3 ( rekanan pemerintah )
o Terkait Pembelian barang dari pihak ke-3
+ Tatacara pembuatan Bukti Potong
+ Tatacara pembayaran pajak
+ Tatacara pelaporan SPT Masa

* Aspek Perpajakan terkait Proyek Pemerintah pakai dana hibah LN
1. Aspek PPh 21
2. Aspek PPh 22
3. Aspek PPh 23
4. Aspek PPh 4(2)
5. Aspek PPh 26
6. Aspek PPN

* Instalasi software SPT Elektronik

* Pengenalan pengisian SPT Elektronik